Pengamat Transportasi Ellisa Sutanudjaja mengatakan, kota sekunder akan menjadi korban kaerna menjadi lokasi kemacetan baru. "Kemacetan akan menular ke kota sekunder. Kota sekunder seperti Madiaun, Cirebon, Magelan dan kota lainnya bisa menjadi korban." kata Elisa.
 |
| Republika, 17 Juli 2013 |
Dia mengatakan, kebijakan mobil murah hemat energi merupakan bukti bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya. Kampanye masyarakat naik angkutan umum malah jadi sekadar slogan. Kebijakan mobil murah akan menelantarkan kebijakan transportasi massal.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimoeso berpendapat mobil murah belum tentu akan terjual layaknya kacang goreng. Meski begitu, dia mengakui mobil murah memberi kesempatan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki kendaran roda empat.
"Tapi bagusnya dibatasi di kota yang baru tumbuh atau di desa-desan," ujar Suroyo, Selasa (16/7). Menurut Suroyo, pemerintah harus lebih mengutamakan pembangunan alat transportasi massal dibandingkan mobil murah. Alasannya, permasalahan banyak terjadi karena tambah pesatnya kendaraan pada instrastruktur yang hanya bertambah sedikit.
Dia mengatakan, kemacetan bias diminimalisasi dengan penggunaan kendaraan secara tertib dan disiplin. Misalnya, kata Suroyo, mematuhi rambu-rambu lalulintas yang berlaku dan tidak parkir sembarangan. Mobil murah memang bisa memenuhi keinginan masyarakat membeli mobil, tapi antisipasi dari efek dominonya harus ada.
Direktur BB< PPH Migas Djoko Siswanto berpendapat mobil murah belum tentu jadi primadona. Alasannya masyarakat Indonesia mementingkan merek dan kualitas. Oleh karenanya, mobil murah tidak akan menambah konsumsi BBM bersubsidi.
Mobil murah, ujar dia, masih sekadara wacana. Dia berharap, pemerintah lebih fokus membangun alat transportasi massal dibandingkan kendaraan pribadi. "Pro angkutan publik menghemat BBM," ujar Djoko.
Sekilas Info Pariwara : Dapatkan penawaran terbaik untuk transportasi mudik lebaran dengan penawaran dari rental mobil Jakarta.Sejumlah agen tunggal pemegang merek (ATPM) mobil sudah siap memproduksi Low Cost Green Car (LCGC) setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2013 pada 1 Juli 2013 lalu. Aturan ini memungkinkan ATPM memproduksi LCGC dengan keringanan pajak apabila memenuhi syarat.
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sudah menunggu aturan main soal LCGC dari pemerintah. Suzuki menyambut baik peraturan pemerintah baru soal LCGC karena segala aturan menjadi jelas. "Sudah kita tegaskan berulang, kita justru menunggu secara resmi juknis (petunjuk teknis) dari aturan LCGC ini," kata Direktur Penjualan Suzuki, Endra Nugroho. Sumber Republika, 17 Juli 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar